sanksi

Makna bertanda KBBI VI berasal dari ekstraksi aplikasi resmi KBBI VI yang dipublikasikanDefinisi/kbbi; dipakai sebagai pembanding, bukan pengganti KBBI IV.

1. Tipe 1
   sank·si n 1 tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): dl aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yg melanggar aturan-aturan itu; 2 tindakan (mengenai perekonomian dsb) sbg hukuman kpd suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan -- thd negara yg menyerang negara lain; 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dl hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dl hukum;
   ber·sank·si v memiliki kekuatan hukum dl melakukan tindakan atau menerapkan sanksi; ada sanksinya
2. Tipe 2
   sank.si Nomina (kata benda) (1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya) : dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa sanksi nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; (2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan sanksi terhadap negara yang menyerang negara lain; (3) Istilah hukum (a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; (b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum
3. KBBI VI
   bentuk tidak baku: sangsi
4. KBBI VI
   [n] tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya):
5. KBBI VI
   [n] tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara:
6. KBBI VI
   [n] {Huk} imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum
7. KBBI VI
   [n] {Huk} imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum